GORONTALO, KOMPAS.com -- Sebanyak 2.200 personel
pasukan gabungan Kepolisian Daerah (Polda) Gorontalo dan Kepolisian
Resor (Polres) Gorontalo Kota disiagakan untuk mengamankan penghitungan
suara pemilihan Wali Kota (Pilwali) Gorontalo. Hal ini diungkapkan
Kapolda Gorontalo, Brigjen (Pol) Budi Waseso di sela pemantauan
pengamanan Pilwali Gorontalo Senin (01/04/2013) sore tadi.
"Pengamanan dibagi dalam dua kelompok, yakni 1.000 pasukan utama ditambah 1.200 pasukan cadangan," ungkap Kapolda.
"Pasukan utama tersebut ditempatkan di sepuluh titik obyek vital, ditambah empat titik yang dianggap rawan," lanjutnya.
Dari pantauan Kompas.com, polisi terlihat berjaga di gedung-gedung pemerintahan, kantor Perusahaan Listrik Negara (PLN), Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan kantor media massa seperti RRI dan TVRI Gorontalo. Mereka dilengkapi senjata peluru karet, gas air mata, dan mobil water cannon.
Polda Gorontalo dan Polres Gorontalo Kota juga mendapatkan bantuan 125 personel Brimob dari Polda Sulawesi Utara. Selain itu, personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) dari Kodim 1304/Gorontalo juga disiagakan untuk membantu pengamanan.
Polda Gorontalo juga untuk sementara waktu memindahkan pusat komando mereka dari Mapolda Gorontalo yang terletak di luar kota, ke lapangan Taruna Remaja yang berada di pusat kota Gorontalo.
Kapolda Gorontalo mengimbau warga untuk sementara waktu tidak melakukan hal-hal yang menimbulkan provokasi seperti pengerahan massa.
"Hari ini kami terpaksa tidak memberikan izin kepada dua kelompok massa untuk melakukan unjuk rasa. Yang mau demo itu jumlahnya sampai 50.000 orang," kata Kapolda.
Menurut Kapolda, pengamanan ketat dan pelarangan unjuk rasa akan diberlakukan sampai situasi kembali normal.
"Kalau KPU sudah pleno dan ketok palu mengumumkan pemenang pilwali, ya sudah," kata Kapolda.
Pengamanan diperketat menyusul rusuh pilkada yang terjadi di kota Palopo, Sulawesi Selatan. Kepolisian menilai situasi di Gorontalo memiliki potensi konflik yang serupa menyusul dicoretnya salah satu pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Adhan Dambea-Inrawanto Hasan sehari menjelang pencoblosan.
Menurut saya, sebagai seorang warga yang baik seharusnya dapat menerima keputusan apapun dengan bijak. Tidak perlu saling unjuk rasa dengan orang yang berbeda pendapat. Apalagi bila sampai terjadi bentrok disana sini.
Pada akhirnya yang akan rugi adalah diri sendiri, karena orang yang kita pilih dapat didiskualifikasi. Apalagi bila sampai merusak fasilitas-fasilitas yang ada, ataupun tempat orang orang yang kebetulan bertempat tinggal disitu. Seharusnya kita memperlihatkan rasa sosialisme kita kepada setiap orang. Karena kita adalah mahluk sosial, jadi sebaiknya jangan mencari ataupun menambah musuh.
sumber : http://regional.kompas.com/read/2013/04/01/19344399/Cegah.Kerusuhan.PolisiTNI.Siaga.di.14.Titik.Gorontalo
"Pengamanan dibagi dalam dua kelompok, yakni 1.000 pasukan utama ditambah 1.200 pasukan cadangan," ungkap Kapolda.
"Pasukan utama tersebut ditempatkan di sepuluh titik obyek vital, ditambah empat titik yang dianggap rawan," lanjutnya.
Dari pantauan Kompas.com, polisi terlihat berjaga di gedung-gedung pemerintahan, kantor Perusahaan Listrik Negara (PLN), Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan kantor media massa seperti RRI dan TVRI Gorontalo. Mereka dilengkapi senjata peluru karet, gas air mata, dan mobil water cannon.
Polda Gorontalo dan Polres Gorontalo Kota juga mendapatkan bantuan 125 personel Brimob dari Polda Sulawesi Utara. Selain itu, personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) dari Kodim 1304/Gorontalo juga disiagakan untuk membantu pengamanan.
Polda Gorontalo juga untuk sementara waktu memindahkan pusat komando mereka dari Mapolda Gorontalo yang terletak di luar kota, ke lapangan Taruna Remaja yang berada di pusat kota Gorontalo.
Kapolda Gorontalo mengimbau warga untuk sementara waktu tidak melakukan hal-hal yang menimbulkan provokasi seperti pengerahan massa.
"Hari ini kami terpaksa tidak memberikan izin kepada dua kelompok massa untuk melakukan unjuk rasa. Yang mau demo itu jumlahnya sampai 50.000 orang," kata Kapolda.
Menurut Kapolda, pengamanan ketat dan pelarangan unjuk rasa akan diberlakukan sampai situasi kembali normal.
"Kalau KPU sudah pleno dan ketok palu mengumumkan pemenang pilwali, ya sudah," kata Kapolda.
Pengamanan diperketat menyusul rusuh pilkada yang terjadi di kota Palopo, Sulawesi Selatan. Kepolisian menilai situasi di Gorontalo memiliki potensi konflik yang serupa menyusul dicoretnya salah satu pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Adhan Dambea-Inrawanto Hasan sehari menjelang pencoblosan.
Menurut saya, sebagai seorang warga yang baik seharusnya dapat menerima keputusan apapun dengan bijak. Tidak perlu saling unjuk rasa dengan orang yang berbeda pendapat. Apalagi bila sampai terjadi bentrok disana sini.
Pada akhirnya yang akan rugi adalah diri sendiri, karena orang yang kita pilih dapat didiskualifikasi. Apalagi bila sampai merusak fasilitas-fasilitas yang ada, ataupun tempat orang orang yang kebetulan bertempat tinggal disitu. Seharusnya kita memperlihatkan rasa sosialisme kita kepada setiap orang. Karena kita adalah mahluk sosial, jadi sebaiknya jangan mencari ataupun menambah musuh.
sumber : http://regional.kompas.com/read/2013/04/01/19344399/Cegah.Kerusuhan.PolisiTNI.Siaga.di.14.Titik.Gorontalo
0 komentar:
Posting Komentar