pusat informasi

Kegelisahan dapat diartikan sebagai ketakutan, kehawatiran ataupun kecemasan terhadap suatu hal. Krgelisahan terjadi karena reaksi natural psikologis seseorang akibat kecemasan yang ia rasakan.Biasanya orang yang sedang gelisah mempunyai ciri-ciri seperti, keringat dingin yang terus bercucuran, dantung berdegup kencang dan cepat, pikirannya tidak bisa konsentrasi, dan seterusnya.

Manusia dan kegelisahan tidak dapat dipisahkan, karena setiap manusia pasti pernah merasakan yang namanya kegelisahan. sebagai contohnya, seorang ibu yang merasakan gelisah karena anaknya belum pulang juga padahal hari sudah mulai malam. Sang ibu merasa sangat takut bila sesuatu terjadi pada anak yang disayanginya ini. Jadi, setiap manusia pastilah pernah merasa gelisah, yang berbeda adalah bagaimana mereka menanggapi kegelisahan itu sendiri, apa dengan pemikiran-pemikiran dan perbuatan yang positif atau yang negatif, itu semua tergantung terhadap individu sendiri-sendiri.

Tanggung jawab adalah suatu keadaan dimana wajib menanggung sesuatu karena suatu tindakan baik disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung Jawab juga bisa diartikan sebagai suatu kewajuban.

Manusia dan tanggung jawab tidak dapat dipisahkan, karena setiap saat manusia pasti memiliki kewajiban yang harus ia lakukan. Sebagai contohnya seorang pelajar yang memiliki kewajiban untuk belajar, seoarang pegawai yang memilik kewajiban untuk menyelesaikan tugasnya, dan masih banyak lagi.

Bila kita melakukan semua kewajiban-kewajiban yang kita punya seperti contoh diatas, maka sebenarnya kita telah mempertanggung jawabkan kewajiban kita. Jadi sebenarnya setiap saat manusia memiliki kewajiban yang harus mereka penuhi, contoh sederhana saja, setiap manusia setiap harinya memiliki kewajiban untuk makan, minum, dan istirahat.

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Joko Widodo mengundang beberapa tokoh warga di sekitar Waduk Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, untuk makan siang bersama di Balaikota, Selasa (21/5/2013) siang. Di sanalah, seluruh keluh kesah masyarakat terkait rencana relokasi ditumpahkan kepada sang Gubernur secara langsung.

Bertempat di ruang makan gedung Balaikota yang berukuran 5 x 3 meter persegi, warga tampak makan satu meja melingkar dengan Gubernur dan aparat terkait, seperti Wali Kota Jakarta Utara, camat, dan lurah. Tidak ada jarak di antara warga dan Gubernur. Mereka tampak lahap memakan hidangan yang telah disediakan.

Perbincangan warga dengan Gubernur dimulai usai acara makan siang. Warga membuka dialog dengan menceritakan tentang Waduk Pluit dari tahun ke tahun. Dahulu, Waduk Pluit masih digunakan untuk beternak ikan bandeng. Baru sekitar tahun 1975, sisi timur Waduk Pluit mulai dihuni oleh warga hingga turun-temurun hingga rencana normalisasi Waduk Pluit muncul.

"Entar solusi yang paling baku gimana bagi Pak RT dan Pak RW?" tanya Jokowi kepada warga.

"Warga sebenarnya sudah menyatu dengan lingkungan, jadi tidak mau dipindah. Tapi, kan ada program normalisasi pemerintah, kita mau lihat dulu batas (peta) mana yang jadi batasnya. Supaya paham kita, Pak," kata seorang warga.

 "Oh iya, nanti kalau sudah komplet semua, kita akan bincang-bincang lagi dengan Pak RT, Pak RW ini. Nanti sama Dinas PU juga," kata Jokowi.

Lebih jauh, mantan Wali Kota Surakarta itu mengatakan, pihaknya tengah mengejar waktu dalam melakukan pengerukan Waduk Pluit. Ia tidak mau menunggu hingga musim hujan depan untuk melakukan pengerukan. Pasalnya, banjir di kawasan tersebut sudah sedemikian parah. Hal tersebut tecermin dari musibah banjir Januari 2013 yang lalu saat area Pluit tenggelam.

Menurut Jokowi, Waduk Pluit perlu segera dinormalisasi. Pasalnya, waduk tersebut adalah tempat menampungnya air dari sungai besar yang mengalir di Jakarta, misalnya Sungai Angke, Sungai Pesanggrahan, Sungai Sunter, dan lainnya.

Di akhir makan siang, seorang warga mengucap terima kasih kepada Gubernur atas silaturahim yang bisa dilakukannya dengan Gubernur. "Ini hal yang luar biasa dan juga agar suara masyarakat ini didengar pemimpinnya," ujar perwakilan warga.

Ditemui usai makan siang, Jokowi mengaku hal tersebut merupakan strategi komunikasinya untuk mendengar secara baik masukan warga. Meski dalam kasus Waduk Pluit Jokowi sering bertemu warga, menurutnya, masalah belum selesai. Oleh sebab itu, upaya dialog harus tetap dijalankan hingga programnya bisa berjalan.

Relokasi warga di sekitar Waduk Pluit tak lepas dari musibah banjir di Jakarta awal 2013 lalu di daerah sekitar waduk. Setelah ditelisik, banjir disebabkan penyempitan waduk yang semula seluas 80 hektar menyusut jadi 60 hektar lantaran banyaknya permukiman warga sekitar.

Demi menyelesaikan masalah itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun membangun rumah susun di Marunda dan Muara Baru, Jakarta Utara. Namun, hanya sebagian yang bersedia pindah ke rumah susun tersebut. Oleh sebab itulah, Jokowi memutar otak, bagaimana cara menyelesaikan masalah yang tepat dan humanis.  

Menurut pendapat saya, setiap manusia pasti memiliki yang namanya kegelisahan. Kegelisahan adalah suatu perasaan takut bila terjadi sesuatu diluar dugaan, dengan adanya kegelisahaan manusia menjadi lebih berhati-hati lagi.

Seperti contohnya pada kasus diatas, para warga waduk pluit merasa gelisah bukan hanya karena mereka akan dipindahkan ke rumah susun saja, mereka juga akan selalu gelisah karena menempati tanah negara yang bukan hak mereka. Bagaimana cara mereka membayar uang bulanan di rusun nanti, dan hal sebagainya. Jadi setiap manusia itu pasti memiliki kegelisahan mereka masing-masing.

sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/05/21/1551143/Jokowi.Makan.Bareng.Perwakilan .Warga.Waduk.di.Balaikota?utm_source=WP&utm_medium=Ktpidx&utm_campaign=Problem%20Rumit %20Di%20Waduk%20Pluit

[JAKARTA] Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan pengujian Pasal 18 dan Pasal 19 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang memuat ketentuan mengenai pembayaran ganti rugi tanah dan bangunan di luar area terdampak lumpur Lapindo, Sidoarjo.

“Menyatakan menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua Majelis Mahfud MD, saat membacakan amar putusan di Jakarta, Kamis (13/12).

Dalam pertimbangannya, MK menyatakan, keberadaan kedua pasal tersebut bukan dimaksudkan untuk menghilangkan tanggung jawab PT Lapindo Brantas untuk membayar ganti rugi.

“Alokasi dana APBN untuk mengatasi masalah yang timbul di luar Peta Area Terdampak (PAT) tidak berarti meniadakan kewajiban dan tanggung jawab PT Lapindo Brantas atas penanganan masalah sosial yaitu membayar ganti kerugian dengan membeli tanah dan bangunan masyarakat,” kata Hakim Konstitusi Anwar Usman, saat membacakan pertimbangan mahkamah.

Anwar mengatakan telah terjadi pembagian tanggung jawab antara PT Lapindo Brantas dengan negara terkait penanggulangan dampak bencana semburan lumpur, sehingga alokasi anggaran tersebut merupakan salah bentuk tanggung jawab negara untuk menyejahterakan rakyat.

“Jika pemerintah tidak ikut memikul tanggung jawab untuk mengatasi masalah yang diderita rakyat Sidoarjo, maka mereka akan mengalami penderitaan tanpa kepastian hukum,” katanya.

Mahkamah berpendapat bahwa Lapindo tetap bertanggungjawab pada Peta daerah Terdampak (PAT) dengan membayar ganti rugi atas kerugian warga dalam PAT yang disebabkan semburan lumpur.

Sementara itu, pemerintah tetap bertanggungjawab atas kerugian di luar PAT. Mengacu pada hal itu, pemerintah tetap membayarkan ganti rugi pada korban di luar PAT melalui dana APBN.

“Pembelian tanah dan bangunan di luar PAT dan untuk kegiatan mitigasi penanggulangan semburan lumpur tidak bertentangan dengan pasal 23 ayat 1 UUD 1945,” katanya.

“Berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah permohonan para Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum,” kata Anwar.

Seperti diketahui, Pengujian Pasal upaya penanggulangan lumpur Lapindo ini diajukan oleh Drs Ec H Tjuk K Sukiadi (pensiunan dosen Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga Surabaya), Purnawirawan Marinir Suharto dan Ali Azhar Akbar (penulis buku berjudul Konspirasi SBY-Lapindo dan peneliti kasus lumpur Lapindo).

Menurut pemohon, terjadinya kasus lumpur Lapindo di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, adalah kesalahan dan kelalaian yang dilakukan pihak Lapindo Brantas Inc, sehingga ketentuan Pasal 18 UU APBNP 2012 menimbulkan terjadinya pelaksanaan yang tidak murni dan tidak konsekuen terhadap UUD 1945.

Potensi kerugian pemohon adalah keuangan negara yang bersumber dari pajak untuk membayar dan memberikan ganti rugi akibat kasus lumpur Lapindo.

Pemohon menganggap kasus Lapindo ini murni kesalahan tanggung jawab mutlak dari PT lapindo Brantas sehingga tidak boleh pakai uang negara untuk menalangi kesalahan indivindu.

 Menurut pendapat saya, setiap manusia memiliki kewajiban dan tugas mereka masing - masing. Jika seorang manusia melakukan sesuatu kesalahan maka dia harus mempertanggung jawabkannya dengan cara memperbaiki nya atau mengganti rugi.

Bertanggung jawab maksudnya adalah memperbaiki kesalahan yang telah kita perbuat agar hubungan antar orang yang bertanggung jawab dan orang yang ditanggung menjadi lebih baik lagi. Jadi setiap manusia harus mempertanggung jawabkan semua perbuatan mereka.

sumber : Suarapembaruan.com